Kasus ini mengungkap celah dalam mekanisme rekrutmen tim pemblokiran. Salah satu tersangka, AK, diketahui memiliki kewenangan untuk mengelola pemblokiran situs judi online meski bukan PNS. Hal yang perlu dicatat, data yang disajikan BPS tersebut tak mengklasifikasikan judi online maupun offline.